Kota Jambi - Target produksi nasional sebesar satu juta barel minyak per hari pada 2030 terus diupayakan dengan berbagai inovasi pengembangan sumur migas baru dan optimalisasi sumur migas yang sudah ada.

Namun upaya peningkatan produksi ini menjadi terhambat apabila banyak tindak kriminal pencurian minyak di jalur pipa migas dan juga maraknya pengeboran illegal.

Kolaborasi kuat dengan penegak hukum menjadi kunci untuk mengamankan setiap barel bagi ketahanan energi energi. Kolaborasi kuat inilah yang terjalin antara Pertamina Hulu Rokan Zona 1, dengan SKK Migas dan Kepolisian Daerah dari masing-masing wilayah operasi yang terbentang di lima provinsi. Hasilnya, banyak pengagalan illegal tapping dan illegal drilling yang terjadi di sepanjang 2025 ini.

Apresiasi Kinerja Polda Jambi dari PHR Zona 1 diberikan langsung oleh General Manager Hari Widodo kepada Wakapolda Jambi Brigjen Pol Mirza Mustaqim yang mewakili Polda Jambi pada Senin (10/11) lalu. Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SKK Migas dan Polda Jambi, pengamanan aset dan jalur pipa di wilayah PEP Jambi dan PHE Jambi Merang selama ini berjalan secara efektif. Dedikasi Polda Jambi dalam mendukung keamanan dan kelancaran kegiatan operasi hulu migas terbukti nyata.

Sepanjang tahun 2025 terhitung hingga bulan November, tercatat 12 kasus penggagalan illegal tapping dan illegal drilling yang terdiri dari 11 kasus di jalur pipa PEP Jambi dan satu kasus di jalur pipa PHE Jambi Merang.

Pada tahun 2024, tercatat empat kasus penggagalan di jalur pipa PEP Jambi, yaitu Tempino–Plaju. Tak hanya itu, tahun 2023 juga tercatat terdapat kasus illegal tapping. Peningkatan capaian ini menegaskan efektivitas kerja sama antara aparat penegak hukum, SKK Migas, dan PHR Zona 1 dalam menjaga aset negara serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko praktik ilegal.

General Manager Zona 1 Hari Widodo, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja sama yang telah terjalin. “Kegiatan pengamanan di lapangan yang meliputi pengamanan aset, patroli, dan penegakan hukum telah berjalan lebih optimal. Kami sangat mengapresiasi peran aktif Polda Jambi yang konsisten dalam meningkatkan efektivitas pengamanan, dan berharap kerjasama ini terus terjaga dengan adanya tantangan yang semakin kompleks di waktu mendatang,” ujar Hari.

Wakapolda Jambi Brigjen Pol. M. Mustaqim menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. “Kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan. Namun lebih dari itu, keamanan objek vital nasional merupakan tanggung jawab kepolisian yang kami jalankan bersama dukungan Tim Security Zona 1 dan masyarakat sekitar,” tuturnya

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 39 personel dari berbagai fungsi Polda Jambi, meliputi Biro Operasi, Direktorat Pamobvit, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan Polsek Sungai Gelam, atas dedikasi dalam menjaga keamanan objek vital nasional sektor migas di jalur pipa PEP Jambi dan PHE Jambi Merang.

Ke depan, SKK Migas dan PHR Zona 1 akan melanjutkan kegiatan serupa di provinsi lain dalam wilayah kerja. Momentum ini menjadi penegasan komitmen bersama dalam memperkuat kerja sama untuk mengamankan operasi hulu migas, mendukung pencapaian target produksi energi nasional, serta menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah.

Kota Jambi - Puluhan warga berasal dari wialayah Kenali, Kenali Bawah dan Kenali Asam Atas Kota Jambi, Senin (24/11/2025) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina Jambi Field Kenali Asam Atas.

Secara bergantian, perwakilan berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan mereka. Warga mendesak pihak Pertamina menghapus penetapan status zona merah, ditiga kawasan yang berada di sekitar area operasional produksi Pertamina.

Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan karyawan Pertamina yang datang menemui para pengunjuk rasa. Beruntung debat panas tidak berlangsung lama hingga tidak menimbulkan keributan.

Samsul Bahri, salah seorang warga pengunjuk rasa mengaku, status zona merah dilakukan sepihak hingga membatasi aktivitas dan pembangunan di lingkungan setempat. Padahal mereka memiliki bukti dokumen sah, sertifikat hak milik, serta bertempat tinggal dilahan dan bangunan rumah sejak puluhan tahun.

Sejumlah aturan dan pembatasan di wilayah tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi lapangan.

Peserta aksi juga meminta kepastian agar peninjauan status zona merah dapat dilakukan secara terbuka dan melibatkan warga.

"Kami minta dipenuhi tuntutan kami, kami akan blokir akses usaha pertamina karena ini kebijakan sepihak yang tiba tiba memblokir rumah dan tanah", terang Samsul. 

Kurniawan Triyo Widodo, selaku Field Manager Pertamina EP Jambi, menyatakan, Pertamina EP Jambi merupakan bagian dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), menghormati hak setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapat dan menyampaikan aspirasinya yang dilakukan secara tertib dan damai, serta menghargai hak orang lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pertamina EP Jambi senantiasa mematuhi dan menaati peraturan perundang undangan dalam menjalankan kegiatan operasinya sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dipercaya Pemerintah Indonesia untuk menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dalam mendukung kegiatan hulu migas dan ketahanan energi nasional. 

"Aset yang kami gunakan seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur adalah Barang Milik Negara (BMN). Dalam mengoperasikan BMN, Pertamina EP Jambi terus berkordinasi erat dan bersinergi dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pengelola BMN", terang Kurniawan. 

Istilah “zona merah” yang ramai di media dan masyarakat bukanlah terminologi dari DJKN maupun Pertamina EP Jambi, kami tidak pernah secara resmi menggunakan istilah tersebut dalam dokumen formal.

Pertamina EP Jambi secara aktif terus berupaya dan berkomitmen melakukan koordinasi dan bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk mendapatkan solusi terbaik yang mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan di sekitar wilayah kerja perusahaan, termasuk di Kenali Asam Atas, Kota Jambi.

Kota Jambi - Rangkaian peringatan hari Pramuka ke-64, Kwarda Gerakan Pramuka Jambi, menyelenggarakan Apel Besar Hari Pramuka Tahun 2025, di lapangan kantor Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pembina Upacara Apel Besar dipimpin langsung Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Kaka Komjen (Purn) Budi Waseso.

Kegiatan besar tahunan Apel Besar ini yang melibatkan ribuan anggota Pramuka dari berbagai Kwarda se Provinsi Jambi, juga diisi pemberian penghargaan bagi Gugus Depan, Kwartir Rating, Kwartir Cabang, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ter Pra Akreditasi, dan Tenaga Pendidik Ter Pra Sertifikasi dalam Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi.

Satu satunya penghargaan bagi Kwartir Cabang yang akan menerima penghargaan  adalah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jambi Ter Pra Akreditasi.

Kakak Kemas Faried Alfarelly selaku Ketua Kwartir Gerakan Pramuka Cabang Kota Jambi, Selasa (18/12/2025),  mengaku sudah mendapat undangan dari Kwarda Gerakan Pramuka Jambi guna menerima penghargaan tersebut.

"Kami mendapat undangan mengikuti Apel Besar peringatan HUT Pramuka tahun 2025, serta menerima penghargaan sebagai Kwartir Gerakan Pramuka Cabang Kota Jambi yang ter pra akreditasi. Selaku Ketua saya akan hadir langsung menerima penghargaan yang dilaksanakan hari Rabu, 19 November 2025," terang Faried.

Kwartir Cabang Ter Pra Akreditasi, adalah memastikan bahwa segala kegiatan dan manajemen di kwarcab tersebut berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga pada akhirnya dapat memperoleh status akreditasi penuh.

Kwarcab tersebut sedang dalam masa persiapan dan evaluasi mandiri untuk siap dinilai dan diakreditasi secara resmi.