Jambi - Adanya rencana kebijakan Pemda Jambi menerapkan setiap pengendara ataupun pemilik kendaraan yang membeli BBM bersubsidi wajib lunas pajak.
Ekonom sekaligus tokoh masyarakat Jambi Usman Ermulan, menolak rencana kebijakan tersebut. Meminta Pemerintah Provinsi Jambi mengkaji ulang rencana kebijakan yang mewajibkan pelunasan pajak kendaraan sebagai syarat pembelian BBM bersubsidi.
Menurut Usman, langkah tersebut terlalu sederhana dan belum menyentuh akar persoalan secara mendasar.
"Kondisi ekonomi masyarakat Jambi saat ini sudah terasa berat. Janganlah kita tambah memberati mereka lagi. Apakah tidak ada cara lain yang lebih bijak dan menyeluruh untuk mendongkrak pajak? Pemerintah seharusnya berpikir lebih luas dan mencari solusi yang lebih mendasar," tegas Usman Ermulan, Kamis, 30 Juli 2026
Ketua IKAL Lemhannas RI Jambi ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jambi justru memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki daerah ini secara maksimal. Mengingat luasnya perkebunan kelapa sawit di Jambi, seharusnya pemerintah fokus mengembangkan potensi bahan bakar nabati, khususnya biosolar jenis B50.
Usman juga mantan anggota DPR RI tiga periode yang begitu matang di komisi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan nasional itu menilai, pengembangan biosolar dapat menjadi jalan keluar jangka panjang sekaligus mengangkat nilai tambah petani lokal.
"Seharusnya dipikirkan bagaimana mendatangkan para ahli dan membangun kerja sama, agar kita mampu menciptakan biosolar sendiri di Jambi. Dengan begitu, ketergantungan terhadap bahan bakar impor dapat berkurang dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat luas," ujar Usman.
Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode inipun mempertanyakan kedewasaan dan kedalaman analisis kebijakan yang direncanakan.
"Kebijakan sesederhana itu menunjukkan kelemahan Pemerintah Provinsi Jambi, anak kecil saja bisa memikirkannya. Masyarakat sudah merasa terbebani dengan antrian panjang sehari semalam demi mendapatkan BBM subsidi," tandas Usman.
Bagi Usman, kebijakan pembatasan melalui pajak hanya bersifat menekan sesaat, sementara pengembangan energi alternatif berbasis potensi lokal justru akan membuka peluang baru, memperkuat kemandirian energi daerah, dan membawa dampak positif bagi perekonomian rakyat Jambi secara berkelanjutan.
